JAKARTA, (PRLM).- Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib guru agama Islam nonformal, seperti
ustaz dan mubalig di seluruh Indonesia. “Dengan adanya insentif kepada para dai dan mubaligh akan membuat lebih giat dan
berkonsentrasi dalam mensiarkan segala ajaran yang terkandung dalam Alquran,” kata Ketua MUI K.H. Umar Sihab dalam siaran persnya di Jakarta. Menurut dia, pemahaman ajaran Islam yang menyeluruh dan mendalam di masyarakat dapat meminimalisasi dan menghilangkan praktik radikalisme yang sering terjadi saat ini. “Pemahaman agama Islam yang setengah-setengah menyebabkan timbulnya radikalime di
sebagian besar negara yang berpenduduk muslim bahkan tidak terkecuali di Indonesia,” kata Umar Sihab. Menurut Umar Sihab, banyaknya praktik radikalisme di Indonesia ditengarai beberapa faktor.
Antara lain, kurangnya perhatian dan pembinaan pemerintah terhadap kelompok-kelompok yang merasa termarjinalkan, sehingga mereka selalu menggunakan ajaran agama tertentu sebagai pembenaran.
Hal ni jelas tidak bisa dibiarkan. MUI dan ormas Islam tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dan perhatian pemerintah baik di pusat atau di daerah. “Bahkan hingga ke pedesaan, kalau perlu membantu mereka (para ustaz dan mubaligh),” ujarnya. Sejauh ini, perhatian terhadap para dai dan mubaligh sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “Oleh karena itu, daerah lain perlu mengikutinya,” katanya seusai pertemuan dengan jajaran ormas Islam se Provinsi Sulawesi Selatan. Ketua Umum LDII K.H. Abdullah Syam mengatakan, pembinaan terhadap para guru agama non formal ini tidak bisa dibebankan kepada MUI saja, melainkan tanggung jawab seluruh ormas Islam di Indonesia dan peran serta pemerintah. “Tugas MUI menjaga ukhuwah islamiyah atau persatuan dan perdamaian umat di Indonesia. Nah, tugas ormas Islam dan pemerintah, baik pusat atau daerah adalah berusaha
memperhatikan nasib para dai di daerahnya masing-masing,” katanya.